Kalangan dewan menolak rencana Pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Pemerintah seharusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat dalam kondisi darurat seperti ini, bukan malah menambah beban masyarakat. 

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal penundaan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar oleh PT Kimia Farma (Persero) yang sedianya berlangsung mulai Senin (12/7).

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait rencana vaksinasi Covid-19 berbayar atau Gotong Royong yang rencananya akan dilakukan Kimia Farma.

Tidak pernah lelah mencari solusi agar Indonesia dapat segera keluar dari pendemi ini.

Pemerintah berencana untuk mengadakan vaksin berbayar bagi individu yang dijual melalui anak perusahaan dari PT. Bio Farma.

Ketua KPK, Firli  Bahuri menilai keputusan tersebut adalah yang terbaik, apalagi KPK melihat ada potensi korupsi bila vaksin berbayar itu tidak dibatalkan.

Ketika coverage vaksinasi masih rendah, dengan jumlah vaksin yang terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Karena itu sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan.

 Anis Byarwati menilai vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat.